Jakarta - Provinsi ibukota DKI Jakarta harus terus belajar menerapkankebijakan soal tarif parkir dari Pamekasan. Apa yang harus ditiru ibukota?
Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyatakan, Jakarta harusbelajar banyak dari kota Pamekasan, Madura untuk menerapkan tarif parkir berlangganan.
"Potensi parkir DKI Jakarta itu cukup besar, jadi kalau bisa terapkan tarif parkir berlangganan saja biar efisien," katanya saat memberikan keterangan kepada detikFinance, Sabtu (13/10/2012).
Menurut Djoko, dengan potensi kendaraan yang cukup banyak berlalu-lalang di jalanan ibukota akan lebih baik jika menggunakan tarif parkir berlangganan. Saat ini menurut Djoko ada sekitar 9,3 juta sepeda motor dan 3 juta mobil yang berada di Jakarta.
Selain itu ia mencontohkan, kota Pamekasan sudah menerapkankebijakan tarif berlangganan parkir. Di Pamekasan tarif parkir berlangganan mengacu pada Perda No. 6 tahun 2010. Peraturan ini mulai dijalankan secara maksimal awal Januari 2012.
"Targetnya dalam setahun diharapkan mendapat pemasukan (PAD) Rp 1,3 miliar. Namun tigabulan diberlakukan mulai awal Januari lalu, rata rata mendapatkan masukan Rp 150 juta per bulan. Dalam satu tahun diperkirakan akan menghasilkan Rp 1,8 miliar, melebihi Rp 500 juta dibanding target," katanya.
Menurut Djoko, Jakarta jauh lebih besar potensinya bila dibandingkan dengan Pamekasan. Kota sekelas Jakarta bahkan bisa mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) hingga Rp 1,5 triliun.
"Jadi begini skemanya tarif berlangganan on street, untuk sepeda motor terapkan tarif berlangganan Rp 100 ribu/tahun dan mobil Rp 150 ribu/tahun dengan begitu Jakarta bisa mendapatkan PAD bersih dari parkir sebanyak Rp 1,5 triliun. Saat ini target dari Jakarta terlalu kecil yaitu hanya Rp 200 miliar," tutupnya.
sumber: finance.detik.com
