"Masyarakat Jatim perlu media alternatif. Selama ini, TV9 hanya untuk Surabaya dan sekitarnya, tapi tahun depan akan menjangkau seluruh Jatim," kata Ketua PWNU Jatim KH Hasan Mutawakkil Alallah di Surabaya, Minggu.
Ditemui di sela-sela Halalbihalal PWNU Jatim dan PCNU se-Jatim, ia mengaku pihaknya serius menggarap pertelevisian, karena siaran yang telah dilakukan selama ini terbukti menarik minat masyarakat.
"Tapi, kami belum punya modal. Alhamdulillah, tahun ini sudah ada kerja sama dengan investor yang sanggup mendanai hingga ratusan miliar, karena itu kami siap menjangkau seluruh masyarakat Jatim mulai tahun depan," katanya.
Apalagi, katanya, TV9 juga mendapatkan izin (IPP) dari Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring, sehingga pancaran siarannya sudah dapat ditingkatkan jangkauannya.
"Tayangan televisi yang tidak sesuai selera masyarakat memang sulit dipahami kalangan pertelevisian, karena itu NU membuat 'tandingan' saja, sebab kalau dilawan juga akan capek sendirian," katanya.
Hal itu mendapat tanggapan dari praktisi pertelevisian Ishadi SK yang juga hadir dalam Halalbihalal pengurus NU se-Jatim itu. "Masyarakat sekarang memang sudah saatnya menerima tayangan yang baik, seperti TV9," katanya.
Menurut dia, era digitalisasi pertelevisian saat ini sudah seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah melalui Kemenkominfo untuk memilah tayangan yang baik bagi masyarakat.
"Artinya, era digitalisasi merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk mengenai pajak yang tinggi bagi media televisi tertentu dan memberi subsidi bagi media televisi yang baik untuk masyarakat, seperti TV9," katanya.
Sementara itu, Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya Prof Abu A'la menilai pemerintah memang sulit membendung liberalisasi di segala bidang, namun pemerintah dapat melakukan intervensi dalam hal tertentu.
"Misalnya, pemerintah bisa mendorong dunia pendidikan untuk mengarah kepada pendidikan spiritual melalui intervensi kurikulum, ujian (UN), dan sebagainya, termasuk mendukung sejumlah media alternatif," katanya.
Bahkan, katanya, pemerintah sudah saatnya mendukung organisasi kemasyarakatan tertentu seperti NU dan Muhammadiyah untuk menjadi semacam "penjamin mutu" dalam nilai-nilai moral dan spiritual di masyarakat. (ANT/*)
