Menurut Priyo, pers dulu atau sebelum reformasi dianggap sepele. Bahkan, katanya, pada suatu masa pers Indonesia dinobatkan menjadi corong ideologi negara atau diterjemahkan khusus menjadi corong pemerintah. "Reformasi dan amandemen konstitusi membuyarkan itu semua. Impian kita saat itu ingin suatu kekuatan, dan hari ini kita sudah mendapatkan kekuatan pers yang luar biasa, bahkan tidak sedahsyat zaman Bung Karno," kata Ketua DPP Partai Golkar, itu.
"Sekarang hampir tidak pernah dan tidak boleh, tidak diperkenankan penguasa manapun memenjarakan pers hanya karena perbedaan pandangan," tegas Priyo didampingi Sekjen DPR RI, Nining Indra Saleh.
Priyo menceritakan, ketika dalam sebuah pertemuan dengan sembilan Anggota Kongres Amerika Serikat, disebutkannya kehebatan negeri ini yang punya eksekutif, legislatif, yudikatif seperti juga di AS. "Tapi saya bilang di negara kami tidak cukup. Ada kekuatan baru yang kami sebut pilar keempat yakni pers," katanya.
"Pers sudah berubah, dulu dipandang sebelah mata. Dulu alat kekuasaan. Kalau kritis berujung pada pembredelan. Sekarang tidak mungkin itu akan terjadi," tambahnya.
Priyo menambahkan, pers yang bebas itu, tergantung sekarang teman-teman media yang menerjemahkan dan pertanggungjawabkan kepada publik dan Tuhan YME atas kewenangan tak terbatas dan terbendung ini. "Tidak ada kekuatan lain. Kembali kepada pertanggungjawaban publik dan kepada Yang Maha Pengampun. Itu saja," katanya.
Dia dilaporkan Sekjen DPR sedikitnya ada 200 wartawan bertugas di DPR. Priyo tidak tahu berapa wartawan bertugas di Istana Negara. "Begitu juga berapa yang ada di Mahkamah Konstitusi yang megahnya pak Mahfud MD (berkantor) itu dengan ukiran model Perancis, tapi pers tidak pernah berani mengkritiknya, hanya berani dengan DPR," katanya.
Sekjen DPR RI dalam sambutannya mengatakan, gathering itu diikuti sekitar 125 wartawan yang sehari-hari bertugas meliput di parlemen. "Kita berharap hubungan semakin baik ke depan," ungkap Nining. Malam nanti, akan digelar diskusi yang pembicaranya adalah Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers, Agus Sudibyo dengan tema "Penegakan Kode Etik Jurnalistik dalam Menunjang Profesionalisme Wartawan". (boy/jpnn)
