 |
| Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Marzuki Alie. TEMPO/Tony Hartawan |
TEMPO Interaktif, Jakarta
- Kontroversi pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie
yang mewacanakan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapat
respon keras Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pengurus partai
berlambang kepala burung garuda itu menilai Marzuki bicara tanpa
landasan yuridis yang jelas. "Merombak KPK itu perlu, tapi membubarkan
itu ide ngawur," kata Habiburokhman, Ketua Bidang Advokasi Dewan
Pimpinan Pusat Gerindra, Sabtu, 30 Juli 2011.
Dalam siaran persnya, Habib menyayangkan pernyataan politikus Partai Demokrat itu. Pernyataan Marzuki dinilai tidak layak disampaikan dalam posisi politik yang sangat penting untuk memperjuangkan pemberantasan kasus korupsi. Namun, Gerindra juga mendesak agar kabar pelanggaran kode etik yang dilakukan para petinggi KPK ditindaklanjuti.
Sebagai produk reformasi hukum, KPK harus terus didukung penuh. Menurut Habib, sangat lucu jika Marzuki beralasan KPK perlu dibubarkan karena dugaan pelanggaran etika, yakni pertemuan pimpinan komisi dengan Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat.
Jika alasan itu dijadikan dasar ide pembubaran KPK, maka seharusnya Marzuki mengusulkan dulu pembubaran Partai Demokrat. Karena pertemuan itu terjadi ketika Nazaruddin masih menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat. "Tapi KPK perlu direformasi agar tidak melulu menjadi sasaran serangan pihak yang tidak suka korupsi diberantas," kata Habib.
MUHAMMAD TAUFIK
Dalam siaran persnya, Habib menyayangkan pernyataan politikus Partai Demokrat itu. Pernyataan Marzuki dinilai tidak layak disampaikan dalam posisi politik yang sangat penting untuk memperjuangkan pemberantasan kasus korupsi. Namun, Gerindra juga mendesak agar kabar pelanggaran kode etik yang dilakukan para petinggi KPK ditindaklanjuti.
Sebagai produk reformasi hukum, KPK harus terus didukung penuh. Menurut Habib, sangat lucu jika Marzuki beralasan KPK perlu dibubarkan karena dugaan pelanggaran etika, yakni pertemuan pimpinan komisi dengan Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat.
Jika alasan itu dijadikan dasar ide pembubaran KPK, maka seharusnya Marzuki mengusulkan dulu pembubaran Partai Demokrat. Karena pertemuan itu terjadi ketika Nazaruddin masih menjabat Bendahara Umum Partai Demokrat. "Tapi KPK perlu direformasi agar tidak melulu menjadi sasaran serangan pihak yang tidak suka korupsi diberantas," kata Habib.
MUHAMMAD TAUFIK
Ferry Arbania , Sahabat Indonesia