 |
| Bambang Soesatyo (sumber dailypak.com) |
Agar KPK kuat dan independen, penguasa dan kekuatan politik harus berhenti mengkooptasi lembaga itu.
Jakarta, PelitaOnline -POLITISI Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta penguasa dan kekuatan politik tidak terus mengkooptasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kooptasi itulah yang membuat KPK lemah.
"Untuk menjadikan KPK kuat dan independen, penguasa dan kekuatan politik harus berhenti mengkooptasi KPK," kata Bambang, di Jakarta, Ahad (31/7).
Menurut Bambang, praktik penegakan hukum yang terlalu tunduk pada dominasi kekuatan dan kehendak penguasa serta kekuatan politik akan menjadi penyebab utama kegagalan memerangi korupsi.
Bahkan, anggota Komisi III DPR ini juga mulai menyoal mekanisme yang menempatkan posisi pemerintah dan DPR sebagai penentu penetapan calon Pimpinan KPK.
Ia menilai mekanisme dan aturan ini perlu dilakukan evaluasi untuk mengurangi adanya kooptasi penguasa maupun kekuatan politik.
"Menurut saya, peran penentu yang melekat pada pemerintah dan DPR mulai terasa janggal dan tidak masuk akal," tegasnya.
Pemerintah sendiri selama ini masih menyimpan persoalan sangat besar berkait dengan praktik korupsi. DPR, lanjut dia, juga nyaris menyimpan tradisi 'mencuri' uang negara tersebut.
"Artinya, pemerintah dan DPR selama ini menjadi bagian dari masalah korupsi itu sendiri," tandasnya.
(Moh. Ilyas/Dian)
dilihat 8 kali.
"Untuk menjadikan KPK kuat dan independen, penguasa dan kekuatan politik harus berhenti mengkooptasi KPK," kata Bambang, di Jakarta, Ahad (31/7).
Menurut Bambang, praktik penegakan hukum yang terlalu tunduk pada dominasi kekuatan dan kehendak penguasa serta kekuatan politik akan menjadi penyebab utama kegagalan memerangi korupsi.
Bahkan, anggota Komisi III DPR ini juga mulai menyoal mekanisme yang menempatkan posisi pemerintah dan DPR sebagai penentu penetapan calon Pimpinan KPK.
Ia menilai mekanisme dan aturan ini perlu dilakukan evaluasi untuk mengurangi adanya kooptasi penguasa maupun kekuatan politik.
"Menurut saya, peran penentu yang melekat pada pemerintah dan DPR mulai terasa janggal dan tidak masuk akal," tegasnya.
Pemerintah sendiri selama ini masih menyimpan persoalan sangat besar berkait dengan praktik korupsi. DPR, lanjut dia, juga nyaris menyimpan tradisi 'mencuri' uang negara tersebut.
"Artinya, pemerintah dan DPR selama ini menjadi bagian dari masalah korupsi itu sendiri," tandasnya.
(Moh. Ilyas/Dian)
dilihat 8 kali.
Ferry Arbania , Sahabat Indonesia